Worldlaw Intllaw

Followers

Following

Public Views

Interests

Uploads

Papers by Worldlaw Intllaw

Tantangan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dan Respons Negara

Worldlaw Intllaw, 2026

Makalah ini membedah tujuh puluh tahun kebijakan hukum laut Tiongkok terkait Laut Tiongkok Selata... more Makalah ini membedah tujuh puluh tahun kebijakan hukum laut Tiongkok terkait Laut Tiongkok Selatan melalui kerangka analisis "benturan antara hukum waktu dan hukum ruang". Yang dimaksud dengan "hukum ruang" dalam makalah ini adalah tatanan hukum internasional modern pasca-sistem Westphalia—terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS)—sedangkan "hukum waktu" merujuk pada pola pikir yang menggunakan kesadaran tatanan historis yang berasal dari sistem tributary (pembayaran upeti), pandangan Tianxia (segala di bawah langit), dan jaringan upeti sebagai dasar dari klaim hak saat ini. Kebijakan hukum laut Tiongkok secara konsisten telah berkembang sebagai sebuah struktur ganda—yang dideskripsikan dalam makalah ini dengan mengadopsi konsep geyi (penyesuaian makna)—di mana bahasa hukum ruang digunakan sebagai jubah luar untuk menyembunyikan logika hukum waktu di dalamnya. Membedah struktur ini secara presisi adalah tujuan utama dari makalah ini.
Analisis ini terdiri dari enam bab. Bab Pertama membahas struktur ganda dari Deklarasi Laut Teritorial 1958. Deklarasi tersebut, sambil menggunakan kosakata teknis hukum internasional seperti laut teritorial 12 mil laut, garis pangkal lurus, dan prasyarat izin untuk kapal perang di permukaannya, menyembunyikan logika hukum waktu di lapisan terdalamnya: menjadikan masalah Taiwan sebagai "masalah dalam negeri", klaim pendudukan awal atas kepulauan di Laut Tiongkok Selatan, dan "reservasi hak untuk merebut kembali". Sebagaimana ditunjukkan oleh pernyataan internal Mao Zedong——"Konvensi Den Haag bukanlah dekrit kekaisaran. Jika menguntungkan bagi kita, kita akan memperluas laut teritorial"——struktur ganda ini adalah produk dari rancangan yang disengaja. Deklarasi 1958 telah berfungsi selama tujuh puluh tahun sebagai "dokumen konstitusional" yang diwariskan secara linier ke Undang-Undang Laut Teritorial dan Zona Tambahan 1992, ratifikasi UNCLOS 1996, hingga Nota Diplomatik Sembilan Garis Putus-putus pada 2009.
Bab Kedua memverifikasi masa negosiasi Konferensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) Ketiga dari tahun 1958 hingga 1982 menggunakan risalah resmi sebagai sumber primer. Dengan bahasa "perwakilan Dunia Ketiga", Tiongkok merancang pasal-pasal yang menguntungkan negaranya dari dalam, seperti laut teritorial 12 mil laut, ZEE, dan prinsip dasar laut dalam sebagai warisan bersama umat manusia, namun di sisi lain melawan integrasi prosedur penyelesaian sengketa wajib ke dalam badan utama konvensi. Akan tetapi, dengan diratifikasinya UNCLOS pada tahun 1996, argumen legislatif yang diajukan oleh Lai Yali pada tahun 1976 bahwa "yurisdiksi wajib bertentangan dengan kedaulatan" (yang tidak diadopsi) menjadi kehilangan kekuatan hukumnya berdasarkan konvensi. Kebangkitan argumen legislatif inilah yang menjadi inti dari "pengkhianatan diri orang dalam" saat menolak Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) pada tahun 2016.
Bab Ketiga mengklasifikasikan pola respons lima negara dan wilayah sekitarnya. "Counter-geyi" (Geyi tandingan) Vietnam——yang mewarisi kebijaksanaan otonomi di dalam seribu tahun sistem upeti ke dalam wujud modern melalui pengajuan batas landas kontinen ke PBB, strategi nota diplomatik, dan diplomasi militer ke segala arah. "Penggunaan hukum modern murni" Filipina——yang mencapai kemenangan hukum tertinggi dalam sejarah melalui Putusan PCA 2016, namun menghadapi dinding struktural berupa ketiadaan penegakan hukum (lack of enforcement). "Perlawanan diam-diam" Malaysia——yang meski tidak secara eksplisit mendukung pengajuan PCA Filipina, namun dengan akurat mengutip bahasa Putusan PCA dalam Nota Diplomatik HA26/20 untuk menyangkal Sembilan Garis Putus-putus secara total. "Respons kekuatan luar-sistem" Indonesia——yang melembagakan respons pengerahan kekuatan kapal Penjaga Pantai (Bakamla) terhadap intrusi di sekitar Kepulauan Natuna. "Universalisme Transformatif (Huaren)" Singapura——yang menjadikan dukungan terhadap tatanan universal sebagai prinsip berdasarkan motivasi internal "tanggung jawab perancang" dari Tommy Koh yang berpartisipasi dalam merancang tatanan tersebut saat menjabat sebagai Presiden Konferensi UNCLOS Ketiga. Kelima tipologi ini masing-masing memiliki kebijaksanaannya sendiri, namun semuanya membentur dinding yang sama yaitu ketiadaan penegakan hukum.
Bab Keempat menganalisis rantai perbuatan buruk (bad karma/actions) mulai dari pengajuan Nota Diplomatik Sembilan Garis Putus-putus tahun 2009 hingga penolakan Putusan PCA 2016 serta penggunaan kekuatan bersenjata secara berulang terhadap nelayan Filipina sejak 2013. Temuan inti dari bab ini ada tiga. Pertama, struktur hukum Sembilan Garis Putus-putus dirancang sebagai "ambiguitas yang disengaja", dan fakta bahwa Tiongkok "selama beberapa dekade tidak memberikan penjelasan hukum apa pun" itu sendiri berfungsi sebagai taktik pengepungan hukum ruang oleh hukum waktu. Kedua, pengajuan PCA oleh Filipina adalah prosedur yang sepenuhnya sah menurut Lampiran VII Bagian 15 UNCLOS, dan penolakan Tiongkok untuk berpartisipasi tercatat sebagai pelanggaran terhadap kewajiban konvensi yang telah mereka ratifikasi sendiri pada tahun 1996. Ketiga, penggunaan kekuatan militer yang terus berlanjut terhadap nelayan Filipina sejak 2016 memiliki kesamaan struktur (isomorfis) dengan diagram anatomi "sosial-imperialisme Soviet yang ambisius" yang digambarkan sendiri oleh Lai Yali tentang Uni Soviet pada tahun 1976: ① peningkatan kekuatan angkatan laut secara gila-gilaan, ② pembangunan armada serang samudra terbuka, ③ pendudukan bersenjata atas wilayah negara lain dan menjadikannya pangkalan angkatan laut strategis. Catatan kontradiksi yang merujuk pada diri sendiri ini tetap terukir dan tidak terhapus dalam risalah resmi PBB tahun 1976.
Bab Kelima membahas potensi dan batasan respons kolektif dari ASEAN. Tiga taktik divide and rule (pecah belah dan kuasai) Tiongkok——kooptasi ekonomi, pemanfaatan proksi seperti Kamboja, dan meremehkan isu sengketa——dengan presisi menembus kerentanan institusional ASEAN berupa prinsip konsensus, dan secara berulang kali menghalangi terbentuknya perlawanan hukum yang kolektif. Namun, memori historis bahwa mereka "merancang bersama" Konferensi UNCLOS Ketiga terus berfungsi sebagai energi internal perlawanan terakhir terhadap tekanan pecah belah tersebut.
Bab Keenam menyajikan tesis penutup untuk seri ini. Apakah rantai geyi Tiongkok——tujuh puluh tahun di mana hukum waktu menggunakan hukum ruang sebagai alat, sekaligus mengosongkan jiwa dari hukum ruang itu dari dalam——mengandung benih untuk transformasi karma masa lalu? Bab ini memberikan proposisi "tidak dapat dibuktikan, dan juga tidak dapat disangkal" sebagai jawaban jujur atas pertanyaan tersebut. Keempat jalan transformasi——kesaksian counter-geyi Vietnam, pembedaan ketat negara transformatif (huaren), akumulasi norma komunitas internasional, dan kemungkinan reverse-geyi dari dalam Tiongkok——semuanya tidak menjamin terjadinya transformasi saat ini. Namun, catatan tidak akan hilang. Putusan PCA, risalah Konferensi UNCLOS Ketiga, dan kumpulan nota diplomatik berbagai negara——semuanya ini akan terus memiliki "gravitasi normatif" yang berfungsi sebagai katalis bagi perubahan tatanan di masa depan.
Kontribusi orisinal makalah ini terletak pada empat hal. Pertama, memverifikasi secara komprehensif risalah Konferensi UNCLOS Ketiga sebagai sumber primer, dan membuktikan kontradiksi struktural antara pernyataan Tiongkok (1974-1982) dan tindakannya pasca-2016 melalui perbandingan sumber primer. Kedua, merumuskan geyi (perangkat konseptual dalam penerimaan agama Buddha) sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana Tiongkok menerima hukum internasional, dan mengklasifikasikan pola respons negara tetangga sebagai "counter-geyi". Ketiga, mengembangkan argumen hukum independen (di luar putusan PCA) tentang penerapan dua arah dari prinsip penentuan nasib sendiri (mandiri)——jika penentuan nasib sendiri Tiongkok tercapai pada tahun 1949, maka tidak ada dasar hukum yang membuat hak historis Tiongkok lebih superior dibandingkan hak konvensional atas ZEE dan landas kontinen milik negara-negara pesisir Laut Tiongkok Selatan yang mencapai kemerdekaan pada era yang sama. Keempat, memosisikan masalah Laut Tiongkok Selatan bukan sebagai sengketa wilayah regional semata, melainkan sebagai masalah tatanan hukum internasional universal, serta menerapkan konsep analisis "menjadikannya sebagai fakta preseden dan membiarkannya tidak dipersoalkan" (yang diekstraksi dari seri pertama "Ketiadaan Hukum Penegakan dan Kompensasinya") ke dalam konteks Laut Tiongkok Selatan.
Makalah ini merupakan kelanjutan dari Bagian Pertama (Hubungan antara Pengakuan Taiwan dan Hak Bela Diri Kolektif) dan Bagian Kedua (Hak Penentuan Nasib Sendiri Taiwan dan Penerapan Hukum Konflik Bersenjata) dari seri ini, bertujuan untuk mengeksplorasi fondasi ideologis dari kebuntuan hukum (legal deadlock) dalam masalah Taiwan yang merambat ke Laut Tiongkok Selatan. Ketiga bagian dapat dibaca secara terpisah, namun analisis makalah ini diposisikan sebagai respons atas pertanyaan yang ditinggalkan oleh dua bagian sebelumnya.
Kata Kunci: Laut Tiongkok Selatan, Sembilan Garis Putus-putus, Hukum Waktu, Hukum Ruang, Geyi, Counter-Geyi, UNCLOS, Putusan Arbitrase PCA, Menjadikannya sebagai Fakta Preseden dan Membiarkannya Tidak Dipersoalkan, Ketiadaan Penegakan Hukum, Rantai Perbuatan Buruk, Transformasi Karma, Rantai Geyi, Deklarasi Laut Teritorial 1958, Konferensi PBB tentang Hukum Laut Ketiga, Penerapan Dua Arah Prinsip Penentuan Nasib Sendiri.
Daftar Isi Bab 1: Struktur Ganda Deklarasi Laut Teritorial 1958 - Teknik Membungkus Klaim Hukum Waktu dengan Bahasa Hukum Ruang Bab 2: Lima Belas Tahun Kekosongan dan Transisi - Dari Pembentukan Hukum di Luar Sistem menuju Partisipasi ke Dalam Sistem Hukum (1958-1982) Bab 3: Respons Negara-negara Sekitarnya - Pembubaran Tatanan Sistem Tributary dan Pembentukan Tatanan Hukum Modern Bab 4: Sembilan Garis Putus-putus, Penolakan Putusan PCA, dan Penggu...

Worldlaw Intllaw

Uploads

Papers by Worldlaw Intllaw

Log In